2014: PILPRES ISTIMEWA

Pilpres 2014 merupakan yang ketiga kalinya dilaksanakan. Pilpres dengan sistem baru yaitu pemilihan langsung. Sebelumnya selama orde baru, presiden dipilih melalui perwakilan di MPR. Pilpres langsung pertama 2004 masih diwarnai oleh euforia politik karena suasana dan sistem baru. Sangat terasa suasana gembira dan penuh semangat. Ada lima calon yang maju.

TEMPO Interaktif, Jakarta: Lima pasangan calon presiden dan wakil presiden akan berlaga memperebutkan kursi pertama di negeri ini pada pemilihan umum (pemilu) presiden 2004 mendatang. Berdasarkan rapat pleno, Sabtu (22/5), Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan, kelima pasangan itu adalah Hamzah Haz-Agum Gumelar, Amien Rais-Siswono Yudohusodo, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Wiranto-Salahuddin Wahid dan Soesilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla. (22 Mei 2004)

Oleh karena calonnya banyak, pada pilpres putaran pertama tak ada calon yang lolos aturan untuk memenangkan pilpres. Dilakukanlah pilpres putaran kedua. Hasil putaran pertama secara lengkap adalah,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil akhir penghitungan suara pilpres putaran pertama secara manual. Berdasarkan rapat pleno, Senin (26/72004) malam, pasangan SBY-Kalla dan Mega-Hasyim melaju ke putaran kedua setelah menempati posisi dua besar. Hasil akhir perolehan suara pemilihan presiden pada putaran pertama Secara manual oleh KPU berdasarkan peringkat adalah: 1. SBY-JK: 39.838.184 (33,574%) 2. Mega-Hasyim: 31.567.104 (26,605%) 3. Wiranto-Sholah: 26.286.788 (22,154%) 4. Amin-Siswono: 17.392.931 (14,658 %) 5. Hamzah-Agum: 3.569.861 (3,009%) (detik news, 27.7.2004).

Ada yang menarik dari hasil putaran pertama ini. SBY-Kalla adalah tokoh yang yang memiliki kedudukan penting selama orde baru, begitu juga Wiranto, Siswono, Hamzah Haz, dan Agum Gumelar. Mega adalah presiden yang masih manjabat. Sedangkan Amien Rais adalah tokoh reformasi. Itu artinya ia adalah harapan baru yang memiliki andil bagi runtuhnya orde baru, tentu bersama Mega. Namun suaranya jauh dari harapan. Ini agak menyedihkan, tokoh-tokoh reformasi dikalahkan tokoh-tokoh orde baru. Rakyat rupanya memiliki penilaian sendiri dalam memilih. Setidaknya hasil putaran pertama ini harus dikaji untuk mencaritemukan mengapa tokoh reformasi kalah bersaing dengan tokoh-tokoh orde baru. Apakah rakyat sama sekali tidak peduli dengan pembedaan itu dan lebih melihat karakter dan sifat setiap individu?

Setelah putaran kedua dilaksanakan, SBY-Kalla menang dan menjadi presiden pertama melalui pemilihan langsung.

Dalam SK KPU No 98/SK/2004 yang dibacakan oleh Wasekjen KPU Susongko Suhardjo pada acara pengumuman Rekapitulasi Suara Manual Pilpres Putaran Kedua di Hotel Borobudur Jakarta, kemarin, Yudhoyono-Kalla meraih suara 69.256.350, sementara Mega-Hasyim 44.996.704 suara.(Suara Merdeka, 5 Oktober 2004)

Banyak hal menarik pada pilpres ini. Jumlah partai ada 24, calon presiden lima pasang. Pilpres berlangsung dua putaran. Namun suasananya sangat terbuka, penuh kegembiraan. Tak ada ketegangan yang berarti. Pengalaman pertama pemilihan langsung presiden memang terasa sangat kompetitif, tetapi tidak sampai membuat masyarakat terbelah.

Boleh jadi karena yang maju sebagai calon banyak, jadi dukungan sangat menyebar. Sementara itu semua calon tampak lebih matang. Tak ada ungkapan dari calon presiden dan wakil presiden yang bersifat provokatif. Kampanye hitam dan fitnah masih dalam batas yang tidak mengganggu. Itulah sebabnya setelah pengumuman pemenang, mayarakat kembali pada kehidupan normal. Tak ada ketegangan.

Suasana yang lebih kurang sama terjadi pada pilpres 2009 meskipun ada 38 partai politik yang meramaikan. Suasana relatif terkendali. Tak ada ketegangan yang terlalu. Inilah pemenang pilpres itu.

VIVAnews – Pasangan calon presiden dan wakil presiden Susilo Bambang .Yudhoyono dan Boediono resmi menang dalam satu putaran berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pemilihan Presiden 2009. Pasangan yang didukung 24 partai itu menyapu 60,8 persen dari 121.504.481 suara sah atau 73.874.562.
Dalam rapat yang berakhir Kamis 23 Juli 2009 malam itu, pasangan nomor urut 1 Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto mengumpulkan 32.548.105 (26,79%) dan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto sebesar 15.081.814 (12.41%). Sementara angka pemilih yang tidak menunaikan hak pilihnya adalah 49.212.158 atau 27,77 persen dari Daftar Pemilih Tetap.(24 Juli 2009)

Ada kampanye hitam berbau SARA terkait agama istri SBY. Kampanye hitam dan fitnah tidaklah membuat suasana panas dan memecah masyarakat. Apalagi SBY dirasa masih sangat kuat dan bisa dipastikan akan menang. Lembaga-lembaga survey memang menunjukkan elektabilitas SBY sangat tinggi. Secara keseluruhan pilpres berlangsung lancar dan damai.

Pilpres 2014 menjadi sangat istimewa bila dibandingkan dengan dua pilpres sebelumnya yang meski hangat tetapi relatif damai, aman, lancar dan tenteram. Pilpres 2014 panas bahkan sebelum dimulai. Saat pileg dan wacana pencapresan Joko Widodo oleh PDIP mengemuka, Prabowo dan Partai Gerindra sudah memulai menunjukkan sikap kurang berkenan dan mulai membuat berbagai pernyataan panas.

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan kecewa dengan keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan mandat capres kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Mega dinilai melanggar Perjanjian Batu Tulis yang berisi bahwa putri Bung Karno itu mendukung Prabowo pada Pemilu 2014, setelah Prabowo mendukung Mega pada Pemilu 2009.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyarankan Mega untuk buka suara, menjelaskannya secara gamblang kepada publik. Sehingga semuanya jelas. (6 April 2014)

Cikal bakal isu SARA sudah mulai dihembuskan oleh sejumlah fihak terkait dengan kemungkinan Joko Widodo menang dan Ahok yang bukan pribumi dan bukan Islam jadi Gubernur DKI. Topik ini ramai di media massa dan berbagai majlis pengajian.

Liputan6.com, Jakarta – Gerakan Pemuda (Gema) Keadilan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta dan Benteng Muda PKS menolak Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta jika Jokowi sukses melenggang ke Istana pada Pilpres 2014 mendatang. ‘Underbow’ atau sayap PKS itu pun merilis survei yang menyatakan banyak warga Jakarta tak suka pada Ahok, pada Maret 2014 lalu. (29 April 2014)

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kemungkinan besar menjabat sebagai Gubernur jika Joko Widodo resmi mencalonkan diri dalam pemilihan presiden. Namun, naiknya Ahok menjadi Gubernur bakal ditolak oleh warga DKI Jakarta. Sifatnya yang keras bisa membuat sakit hati warga Jakarta.
Ahok dikenal blak-blakan dan keras ketika berbicara. Sifat Ahok ini terekam dalam beberapa kejadian ketika ia menangani persoalan-persoalan di DKI bersama Jokowi. Hal ini, menurut Haji Lulung Lungguna yang membuat banyak orang di Jakarta yang khawatir dengan Ahok untuk memimpin Jakarta.

Pernyataan keras dilontarkan Ketua MUI Kholil Ridwan. Ia mengatakan, kesalahan terdapat di umat Islam yang memilih pasangan Jokowi dan Ahok pada pilgub lalu.
“Ya salah sendiri umat Islam, kenapa memilih dia? Sekarang kan rasain sendiri umat Islam. kalau Jokowi nyapres secara undang-undang Ahok jadi gubernur. Kalau secara syariah Islam, nggak boleh non muslim menjadi pemimpin, jadi RT saja nggak boleh, apalagi kalau jadi gubernur atau presiden,” katanya.
Kholil mengkhawatir, jika Ahok menjadi Gubernur DKI bisa terjadi chaos (rusuh). Lebih bijak lagi, jika Jokowi tidak nyapres sehingga Ahok tidak jadi gubernur.
“Jokowi juga nih, nggak pantes juga dia jadi presiden. Apalagi Ahok juga sempat menyindir Muhammadiyah munafik, hal itu yang tidak pantas diucapkan kepala daerah. Kita khawatir terjadi chaos. Jokowi tidak usah nyapres deh jadi Ahok tetap jadi wakil gubernur aja , jangan jadi gubernur,” tandasnya.(Nonstop. Online, 7 Maret 2014)

Tensi panas sudah sangat terasa, padahal saat itu pencapresan Jokowi masih berupa wacana. Belum menjadi keputusan yang definitif dan formal.

Puisi politik petinggi Gerindra yang menyindir dan melecehkan Jokowi membuat situasi makin panas. Untungnya yang dilecehkan sama sekali tak terpancing. Berbagai tudingan dan hujatan dihadapi dengan santai. Ia malah menciptakan istilah yang menjadi trend yaitu ra popo.

Berbagai pembicraan politik untuk kerjasama atau koalisi terjadi. PDIP mendapat dukungan Nasdem, kemudian PKB, berikutnya Hanura dan PKPI. Sebelumnya PAN, Golkar dan PPP juga sempat mendekat dan mengisyaratkan akan ke PDIP. Rupanya PDIP tidak bersedia melakukan politik dagang sapi. Inilah yang membuat sejumlah partai politik akhirnya merepat ke Prabowo. Sedangkan pencapresan Aburizal gugur sebelum berkembang. Meski sudah beriklan habis-habisan, dia kalah populer dengan kisah lumpur Lapindo di Jawa Tumur.

Anehnya, setelah koalisi definitif, kampanye hitam dan fitnah terhadap Jokowi semakin menggila. Anis Baswedan menyebut fitnah terhadap Jokowi-JK lebih banyak sembilan kali. Keadaan makin panas saat persoalan penghilang orang yang menyeret nama Prabowo mengemuka. Purnawiran TNI, para jenderal sungguh terbelah. Mungkin inikah hikmah terbesar pilpres 2014. Apa yang selama ini sengaja dipendam menjadi terbuka lebar.
Solopos.com, JAKARTA — Calon presiden dari Partai Gerindra yang juga mantan Danjen Kopassus, Prabowo Subianto, kembali digoyang isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait penghilangan paksa aktivis pada 1997/1998.
Hal itu berawal dari pernyataan salah satu tokoh militer, yakni mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen (Purn) Kivlan Zen, yang mengaku mengetahui nasib dari 13 aktivis yang sampai saat ini tak diketahui keberadaannya. Hal itu diungkapkan dalam sebuah debat di TV One, Senin (28/4/2014) malam.
Saat Kivlan Zen menjabat sebagai Kepala Staf Kostrad pada 1998, jabatan Pangkostrad dijabat Letjen Prabowo Subianto. Kivlan juga mengaku mau bersaksi jika ada panitia yang dibentuk untuk kembali menyelidiki kasus hilangnya 13 aktivis itu.Aktivis HAM yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Melawan Lupa meminta agar Kivlan menyebutkan secara pasti lokasi penyekapan dan nasib para aktivis tersebut. Aktivis Imparsial, Al Araf, meminta agar Komnas HAM dan Kejaksaan Agung segera meminta klarifikasi ke Kivlan mengenai pernyataannya tersebut. “Itu menjadi kesaksian baru. Penting bagi Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk memanggil Kivlan Zen untuk meminta keterangan,” kata dia di Jakarta, Senin (5/5/2014).

Sejak peristiwa penculikan yang menghebohkan itu, inilah untuk pertama kali mantan pejabat tinggi militer berbicara terbuka. Pastilah isu ini memanaskan situasi. Karena keluarga korban dan aktivis HAM sudah sangat lama memersoalkan agar kasus ini dibongkar tuntas. Bahkan Wiranto, mantan Panglima TNI ikut bicara.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pernyataan mantan Panglima TNI yang juga Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto menegaskan pernyataannya terkait capres Prabowo Subianto merupakan inisiator penculikan aktivis 1998 dapat dipertanggungjawabkan.
“Keterangan saya dapat dipertanggungjawabkan, ” tegas Wiranto saat ditemui usai deklarasi Forum Komunikasi Pembela Kebenaran (FKPK), Minggu (22/6/2014).
Wiranto mengatakan apa yang diungkapkannya tersebut merupakan jawaban atas berbagai pertanyaan tentang siapa pelaku sebenarnya dalam peristiwa penculikan aktfis 1998.
“Penjelasan saya kemarin merupakan penjelasan tentang apa yang selama ini diperdebatkan mantan perwira tinggi di berbagai forum. Itulah yang mendorong saya untuk menjelaskan secara profesional sebagai mantan panglima,” tambahnya.(22 Juni 2014)

Sejumlah purnawirawan membenarkan apa yang dikatakan Wiranto. Mereka besikeras menegaskan apa yang dikatakan Wiranto adalah fakta.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, Jenderal (Purn) Subagyo HS, mengatakan pernyataan Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto terkait penculikan sejumlah aktivisis pada tahun 1998, bukan dimaksudkan untuk menyerang pihak lain.
“Kalau Pak Wiranto enggak menyerang. Pertama, Pak Wiranto itu mengklarifikasi waktu debat Capres itu. Kita kan tahu semua, oleh sebabnya Pak Wiranto mengklarifikasi,” ujar Subagyo di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis (26/6/2014)
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini mengatakan klarifikasi yang dilakukan Wiranto terkait pertanyaan Jusuf Kalla terhadap Prabowo mengenai masalah Hak Asasi Manusi (HAM) dalam debat Capres-Cawapres putaran pertama.
“Pak Wiranto mengklarifikasi, bukan ujug-ujug menyampaikan sesuatu, tetapi dari permasalahan yang ada. Dari pertanyaan Pak JK kepada Pak Prabowo sebagai capres terkait masalah HAM yang kemudian diserahkan kepada atasan,” ujar Subagyo.
Subagyo mengatakan apabila Wiranto hanya berdiam diri, justru nantinya akan dikira terlibat dalam peristiwa 16 tahun yang lalu tersebut.
“Kalau Pak Wiranto diam itu nanti dikira benar, maka Pak Wiranto menyatakan bahwa itu tidak benar kalau itu atas perintah atasan,” ujar Subagyo.(26 Juni 2014)

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Jenderal (purn) Wiranto telah menegaskan alasan pemberhentian Letjen Prabowo Subianto dari keanggotaan ABRI karena kesalahan indisipliner.
Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DKP mengatakan, apa yang disampaikan Wiranto adalah fakta kejadian saat itu. “Saya rasa tidak perlu ditanggapi, kan sudah sama dengan keterangan saya,” kata Fachrul saat dihubungi di Jakarta, Kamis (19/6/2014).
Ia pun menjelaskan alasan DKP membeberkan keterangan pemberhentian terhadap Prabowo, dikarenakan adanya upaya memutarbalikkan fakta yang terjadi oleh tim sukses Prabowo – Hatta.
“Tidak ada maksud kami membatalkan dia sebagai capres. Membuat pemilih tidak memilih dia karena itu hak konstitusional setiap warga negara dan ketika Prabowo jadi presiden. Kewajiban kami adalah memberikan pencerahan dan fakta tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai dia menjadi pahlawan, lalu senior-senior yang memecat dia disalahkan.”(19 Juni 2014)

Pastilah keterlibatan para purnawirawan jenderal ini belum pernah terjadi dalam pilpres sebelumnya. Tensi politik semakin tinggi dibuatnya.

Tak mau kalah dengan berbagai serangan terkait kisah penculikan yang dikatakan dilakukan Prabowo, beredar surat yang meminta pemeriksaan Jokowi ditangguhkan, dan transkrip percakapan telepon yang terjadi antara Megawati dan Jaksa Agung yang meminta kasus Transjakarta jangan sampai ke Jokowi. Belakangan diketahui semuanya hanya rekayasa, dan polisi terlibat untuk melakukan penyelidikan atas rekayasa dan fitnah ini.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Sutarman menegaskan bahwa surat yang berisi instruksi Jaksa Agung Basrief Arief ke penyidik agar tidak memeriksa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Joko Widodo (Jokowi) adalah palsu. Sutarman menduga surat tersebut dimanipulasi dengan kecanggihan teknologi.
“Kita lihat tanda tangan (Basrief) di surat asli. Itu bisa saja di-download dari website kemudian di-scan dan diedit,” ujar Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/6/2014).
Setelah memeriksa dokumen kearsipan Kejaksaan Agung, kata Sutarman, surat terakhir yang dikeluarkan Kejagung bernomor 04. Sementara itu, pada surat palsu, tertera nomor surat 06. Jadi, pihaknya menyimpulkan bahwa surat tersebut bukanlah surat resmi yang dikeluarkan Kejagung.
“Berarti ini kan palsu. Siapa yang memalsukan, itu sedang dalam proses,” ujar mantan Kabareskrim Polri itu.
Sebelumnya, saat jumpa pers di Kantor Kejaksaan Agung, Kamis (19/6/2014), Basrief Arief merasa difitnah tiga kali terkait penanganan kasus dugaan korupsi transjakarta. Kasus tersebut dikait-kaitkan dengan Jokowi yang tengah bertarung dalam Pilpres 2014.
Fitnah pertama adalah surat palsu tertanggal 14 Mei 2014 terkait pemanggilan Kejagung kepada Jokowi dalam kasus transjakarta. Kedua, lanjutnya, adalah instruksi Jaksa Agung tertanggal 21 Mei 2014 yang melarang pemeriksaan terhadap Jokowi dalam kasus tersebut.
“(Laporan) pertama dan kedua, saya sudah serahkan kepada Kapolri. Memang tidak terekspos ke media,” ucapnya.
Fitnah ketiga, lanjut Basrief, terkait munculnya tuduhan bahwa dirinya berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar tidak menyeret Jokowi dalam kasus transjakarta.(20 Juni 2014).

Apa yang diuraikan di atas hanyalah sekelumit keistimewaan pilpres 2014 yang dimenangkan Jokowi-JK dengan selisih angka lebih dari 8 juta dibanding pesaingnya. Meskipun kampanye hitam dan fitnah keji terus menerus ditsunamikan oleh para penjahat politik, tetapi nurani dan akAl budi rakyat tak terpengaruh. Pilpres berjalan lancar, sukses, transparan dan damai. Rakyat banyak dapat menerimanya dan keadaan tetap damai. Isu kerusuhan agaknya cuma omong kosong yang dihenbuskan fihak yang tidak mampu menerima kenyataan hasil akhir pilpres.

PILPRES 2014 ISTIMEWA KARENA NURANI DAN AKAL BUDI YANG JADI PEMENANG.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s